Kunjungan/studi banding dilaksanakan oleh PPLH IAIN Malang ke PPLH UNS dalam rangka peningkatan SDM dan Kapasitas Pengelolaan Lembaga. Diterima langsung oleh Bapak Dr. Al. Sentot Sudarwanto, M.Hum. dan Dr. Henry Y.

Pada tanggal 18 s.d 22 Maret 2019 dilaksanakan Diklat Dasar-Dasar Amdal dengan jumlah peserta 12 peserta yang berasal dari berbagai instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dari berbagai Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah, BAPPEDA Kabupaten, DPMPTSP, Universitas/Perguruan Tinggi dan Mandiri. Keduabelas peserta tersebut sebagai berikut: No Nama Instansi 1 ABU YASIR SUNARYO, S.T. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 2 AMIN ADIYARTI, S.E., M.Acc. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 3 ARNOLDUS, S.Hut., M.Si. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu 4 Dr. ELLY PURWANTI, M.P. Universitas Muhammadiyah Malang 5 EKO PRATONO, S.T. – 6 ENI SULISTYAWATI, S.H. BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo 7 GANDHI WIRAWAN, S.T., M.Si. BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Tegal 8 J.B. IRAWAN SUNU WIDAGDO, S.Kom. – 9 RENI CAHYAWATI, S.Si., M.Eng. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 10 ROMY DYAH RAHMAWATI, S.Si. – 11 SARYANTO, S.H. DPMPTSP Kabupaten Kulon Progo 12 SETYO SUSANTI, S.Si., Apt. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ��ܬ�

Awal tahun 2019, secara continue penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh PPLH sejak berdiri. Pada tahun 2019 ada 2 penelitian lanjutan, yaitu penelitian dengan ketua Bapak Dr. Ahmad, M.Si dan Ibu Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. Kemudian awal tahun ini ada 4 Penelitian yang didanai oleh Dana PNBP UNS TA. 2019 sesuai surat keputusan Nomor: 365 /UN27.21/TU/2019 tanggal 05 Maret 2019 Lampiran 1. Adapun Nama Ketua Peneliti dan judul penelitian sebagai berikut:1. Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S judul “Blue Carbon in Indonesia’s Maritime Policy for Climate Change Mitigation”2. ANUGRAH ADIASTUTI, S.H., M.H. judul “Model Coastal Management Policy Wilayah Destinasi Pariwisata Bahari untuk mendukung terselenggaranya Sustainable Tourism yang berwawasan Lingkungan (Studi Kajian : Berau, Kepulauan Togean, dan Pulau Bokori)”3. DIAH APRIANI ATIKA SARI, S.H.,LL.M. judul “Integrasi Budaya Maritim dan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) Untuk Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan”4. SETYA NUGRAHA, S.Si, M.Si. judul “Kajian Fungsi Kawasan Kerawanan Longsor dan Tingkat Bahaya Erosi Tanah untuk Arahan Penggunaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar” Dari keempat penelitian diatas dilakasanakan ditempat yang berbeda beda. Fokus penelitian yang dilaksanakan oleh Peer Group PPLH yaitu dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan rood map PPLH. Setiap tahunnya PPLH akan terus secara keberlanjutan dalam menjaga lindungan.

Pada tanggal 25 Februari – 6 Maret 2019 dilaksanakan Diklat Penilaian Amdal dengan jumlah peserta 8 peserta yang berasal dari berbagai instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dari berbagai Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kedelapan peserta tersebut sebagai berikut: No Nama Instansi 1 ABDUL FARID, S.Hut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur 2 ADRIANA GINOGA, S.Pt., M.E. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow 3 DANI GUMILAR, SKM. RSUD Kota Banjar 4 ELIAS MITE, S.STP. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke 5 FLAVIANA HELIFON, S.Si. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur 6 R. BAMBANG TRI WIBOWO, SKM. Dinas Lingkungan Hidu Kota Serang 7 ROY ANJAR MIFTACHUL UMAMI, S.ST. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 8 YUSWANDI, S.H., M.Si. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) – LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai Lembaga Diklat Amdal ter-akreditasi A dari Kementerian Lingkungan Hidup RI akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Dasar – dasar Amdal, Penilaian Amdal, dan Penyusunan Amdal. Kami lembaga diklat terakreditasi akan menyelenggarakan diklat:1) Dasar-dasar Amdal, dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 Maret 2019 dengan biaya Rp. 5.500.000,-;2) Penilaian Amdal, dilaksanakan pada tanggal 25 Maret s.d 4 April 2019 dengan biaya Rp. 7.500.000,-;3) Penyusunan Amdal, dilaksanakan pada tanggal 25 Maret s.d 15 April 2019 dengan biaya Rp. 10.000.000,-; Ada yang beda di lembaga diklat kami yaitu harga khusus namanya Harga Paket, yaitu bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Diklat Dasar-dasar Amdal dengan Penyusunan Amdal hanya membayar diklat sebesar Rp. 12.500.000,-; dan Diklat Dasar-dasar Amdal dengan Penilaian Amdal sebesar Rp. 10.500.000,-. Fasilitas yang didapatkan sertifikat, materi/modul diklat, flashdisk, makan siang, coffebreak 2x sehari, tas, kaos, topi, alat tulis, dan ruangan diklat ber-AC. Untuk alumni diklat PPLH dapat diskon 10% dan untuk Civitas UNS dapatkan diskon 50%. Informasi pendaftaran langsung dengan sekretariat kami, dengan alamat Gedung Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)-LPPM UNS Jl. Ir. Sutami No.36A Telp/Fax. (0271)-654920; email: pplhuns@gmail.com atau hubungi sdri. Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd (08562502977); sdr. Muhammad Firdaus, S.Pd. (085647016859) dan PPLH (085848132656).

Pada tanggal 18 s.d 22 Februari 2019 dilaksanakan Diklat Dasar Amdal dengan jumlah peserta 11 peserta yang berasal dari berbagai instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, DLH Kabupaten Kaur Bengkulu, Dinas Kesehatan Serang, Universitas Gorontalo dan dari LPJP. Sebelas peserta tersebut sebagai berikut: No Nama Instansi 1 Dr. BUDI YULIANTO, S.Pd., M.Kes. Poltekes Kemenkes Surabaya 2 Dr. CECILIA LELLY KEWO Universitas Negeri Manado 3 HARMAINI, S.E. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur 4 KRISTIANA HARIYANTI, A.Pi., M.Si., M.M. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 5 MANOTAR AMBARITA, SKM., M.Si. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar 6 OLIVIA NINA DEWISARI PT. Tatwa Jagatnata 7 R. BAMBANG TRI WIBOWO, SKM. Dinas Kesehatan Kota Serang 8 ROY ANJAR MIFTACHUL UMAMI, SST. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 9 SHANTY EKA SEPTIANI, S.Hut., M.S. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru 10 Dr. SHIRLY SUSANNE LUMENO, S.T., M.T. Universitas Negeri Manado 11 SISMANIARTI, S.E. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur

Pada hari Selasa, 22 Januari 2019, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) melaksanakan Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan di Sahid Jaya Hotel. ToT dengan materi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini ditujukan untuk peer grup PPLH UNS dan untuk memperluas kebermanfaatannya maka ToT ini kemudian juga mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-eks Karesidenan Surakarta dan beberapa daerah yang telah menjalin kerjasama dengan PPLH yaitu Kabupaten Magetan, Kota/Kab. Madiun, dan Kota Salatiga. Kegiatan ToT yang dihadiri oleh 22 orang Perwakilan OPD dan 33 orang dari Peergroup PPLH ToT ini menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang langsung menangani bidang ini, yaitu Ir. Ary Sudijanto, MSE (Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan). Beliau memberikan materi regulasi dan proses penyusunan AMDAL online dan offline. Narasumber yang kedua yaitu Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES (Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor), Beliau memberikan materi regulasi dan proses penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD. Dengan narasumber yang langsung merupakan regulator di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK), maka diharapkan informasinya lebih update dan lengkap. Kegiatan ToT ini dilaksanakan secara terbatas dari segi jumlah peserta semata-mata untuk memberi peluang diskusi secara mendalam dengan para narasumber. Terkait dengan perubahan/penambahan regulasi yang menjadi topik utama dalam pelaksanaan ToT, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS). Mekanisme perijinan dengan OSS (Online Single Submision) ini adalah proses Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama  menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Peraturan ini bertujuan agar masyarakat pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat memenuhi kewajiban perizinan terintegrasi secara elektronik. Selain itu masyarakat pelaku usaha dapat memahami bagaimana memperoleh izin usaha untuk usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang masuk dalam sistem OSS  maupun yang belum masuk dalam sistem OSS. Disisi lain terkait dengan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) permasalahan yang sering dihadapi oleh perencana pembangunan di tingkat daerah (Bappeda dan OPD terkait) adalah proses penyusunan KLHS seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018. Peraturan ini juga masih menimbulkan pro-kontra terutama ketika penyusun dokumen RPJMD harus mengintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara, isu lingkungan di daerah yang tidak tercakup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan tidak masuk dalam isu strategis lingkungan hidup di daerah. Dengan adanya dokumen KLHS baik KLHS-RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun KLHS-RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka diharapkan pelaksanaan program kerja di Kabupaten atau Kota sejak dari tahapan perencanaan telah memperhitungan kemungkinan dampak yang terjadi dan perencanaan mitigasinya.