PERATURAN LH

Daftar Peraturan mengenai Lingkungan Hidup di Indonesia
(dapat didownload peraturannya pada link nomor peraturan)

A. UNDANG – UNDANG

  1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air

B. PERATURAN PEMERINTAH

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

C. PERATURAN MENTERI

  1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 01 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha danatau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
  11. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: B14134/MENLH/KP/12/2013. Hal: Arahan Pelaksanaan Pasal 121 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
  13. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014. Hal: Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menlh Tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009
  14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor: SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan
  15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016. Hal: Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Yang Telah Berjalan
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/MENLHK-SETJEN/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
  23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
  24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:  P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
  25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  26. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Lingkup Kementerian LHK Nomor: P.4/SETJEN/ROKEU/KEU.1/7/2018
  27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum

D. KEPUTUSAN MENTERI

  1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
  2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
  3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

D. PERATURAN DAERAH
(contoh salah satu peraturan daerah)

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan
  2. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 16 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah Di Kabupaten Probolinggo

E. BUKU LAPORAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP/ PEDOMAN LAINNYA

  1. Surat Edaran dan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
  2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017
  3. Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018
  4. The State of Indonesia’s forests 2018